Wapres Gibran saat menghadiri dialog bersama PGI dan GAMKI, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menangani kasus intoleransi dan m...
 |
| Wapres Gibran saat menghadiri dialog bersama PGI dan GAMKI, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menangani kasus intoleransi dan mendukung rekonstruksi sosial (Foto:Dok.Setwapres |
Jakarta|masbhabinnews.com
Dalam upaya memperkuat persatuan bangsa di tengah keragaman, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Senin (4/8), di Kantor PGI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.
 |
| Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama jajaran pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) usai pertemuan di Kantor PGI, Jakarta (Foto:Dok.Setwapres) |
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif dan kerukunan sosial sebagai fondasi kemakmuran nasional.
Ketua Umum PGI, Pdt. Jacky Manuputty, menjelaskan bahwa dialog dengan Wapres Gibran mencakup berbagai isu krusial, mulai dari penguatan toleransi, penanganan kasus intoleransi, hingga peran aktif organisasi keagamaan dan kepemudaan dalam mempererat jalinan kebangsaan.
“Kami membahas berbagai persoalan intoleransi yang akhir-akhir ini mencuat. Ada kesepahaman bahwa negara harus hadir, baik sebelum maupun sesudah insiden, khususnya dalam aspek hukum, pemulihan trauma, hingga perlindungan anak-anak terdampak,” ungkap Pdt. Jacky.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengelola keragaman budaya secara konstruktif, serta memastikan bahwa korban intoleransi mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran dinilai menunjukkan kepedulian dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu kebangsaan, yang tak lepas dari pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ia menyadari bahwa setiap daerah memiliki dinamika sosial yang unik dan membutuhkan pendekatan yang kontekstual.
“Pak Wapres menegaskan bahwa meski pendekatan tidak bisa disamaratakan, semangatnya tetap sama: memperjuangkan persatuan dan keadilan sosial,” kata Pdt. Jacky.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah minimnya ketersediaan guru agama di sejumlah wilayah, yang kerap memicu kesalahpahaman antarumat. Wapres berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Beliau berjanji akan membahasnya secara serius demi memastikan kebutuhan pendidikan agama terpenuhi di seluruh daerah,” tambah Pdt. Jacky.
Di akhir pertemuan, para pemimpin organisasi keagamaan tersebut berharap diskusi ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga program sosial yang menyentuh akar permasalahan intoleransi.
Turut mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Deputi Bidang Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan SDM Dadan Wildan.
{msb}
Tidak ada komentar