Mas Bhabin

JAKARTA|masbhabinnews.com 

Perjuangan ribuan korban investasi bodong robot trading NET89 untuk mendapatkan kembali hak mereka memasuki babak krusial. Setelah belasan perkara terhadap individu dinyatakan tuntas hingga berkekuatan hukum tetap, kini penyidikan terhadap PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) sebagai tersangka korporasi menjadi langkah strategis untuk membuka jalan pemulihan kerugian korban yang mencapai lebih dari Rp1,5 triliun.

Hampir lima tahun sejak PT SMI menghentikan operasional NET89 pada 27 Januari 2022 dengan alasan perbaikan sistem, ribuan member belum memperoleh pengembalian dana sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil verifikasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebanyak 7.871 korban memiliki nilai restitusi yang dinilai wajar mencapai Rp1.514.168.112.100.

Di tengah penantian panjang tersebut, penyidikan perkara korporasi PT SMI yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadi salah satu tahapan paling menentukan dalam upaya penegakan hukum sekaligus pemulihan hak para korban.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri telah menuntaskan 13 berkas perkara tersangka perorangan. Seluruh perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan berkekuatan hukum tetap. Dua pengendali utama PT SMI, Andreas Andreyanto dan Lauw Swan Hie Samuel, masing-masing dijatuhi hukuman 15 tahun penjara secara in absentia. Keduanya hingga kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian melalui mekanisme Red Notice Interpol.

Sementara itu, berkas perkara ke-14 dengan PT SMI sebagai tersangka korporasi masih dalam tahap penyidikan. Penyidik tengah menuntaskan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum agar pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum tersebut dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya memahami besarnya harapan para korban yang telah bertahun-tahun menunggu kepastian hukum dan pengembalian dana.

Menurutnya, penyelesaian perkara korporasi merupakan bagian penting dari komitmen Polri dalam mengimplementasikan visi Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.

"Bagi kami, penegakan hukum dalam perkara investasi ilegal tidak boleh berhenti pada pemidanaan individu. Tanggung jawab penyidik juga mencakup upaya menelusuri, mengamankan, dan memastikan aset hasil kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kehadiran Polri harus memberikan kepastian sekaligus harapan bagi masyarakat yang menjadi korban. Karena itu, penyelesaian berkas korporasi PT SMI menjadi perhatian serius kami," tegas Suhasto.

Ia juga telah menginstruksikan jajaran Subdit II Perbankan untuk mempercepat pemenuhan seluruh petunjuk jaksa secara cermat dan profesional, sehingga berkas perkara korporasi dapat segera memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Arsal Sahban: Penyidikan Korporasi Menjadi Kunci Menjangkau Aset Perusahaan

Kepala Subdirektorat II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., yang memimpin penyidikan perkara korporasi tersebut, menegaskan bahwa penanganan PT SMI memiliki arti strategis dalam upaya memperluas pertanggungjawaban pidana sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian para korban.

Dikenal luas sebagai mantan Kapolres Lumajang yang memimpin Tim Cobra, Arsal menjelaskan bahwa pemidanaan terhadap para pelaku perorangan belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang dihadapi ribuan korban, yakni keberadaan dan pertanggungjawaban atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

"Pemidanaan terhadap individu merupakan bagian penting dari penegakan hukum, tetapi penyidikan tidak boleh berhenti sampai di sana. Kami harus menelusuri secara menyeluruh bagaimana dana masyarakat dihimpun, dialirkan, dikelola, hingga berubah menjadi berbagai bentuk aset, termasuk yang tercatat atas nama perusahaan. Di sinilah pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat penting," jelas Arsal.

Ia menambahkan, penetapan PT SMI sebagai tersangka korporasi membuka ruang pertanggungjawaban hukum terhadap badan usaha yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penelusuran dan penyitaan aset dapat diarahkan secara lebih komprehensif, termasuk terhadap harta kekayaan yang tercatat atas nama perusahaan, sepanjang memenuhi ketentuan hukum.

"Penegakan hukum harus mampu menjangkau keseluruhan konstruksi kejahatan, bukan hanya orang-orang yang menjalankannya. Ketika suatu tindak pidana dilakukan melalui atau melibatkan korporasi, maka pertanggungjawaban hukumnya juga harus diuji pada tingkat korporasi. Tujuannya agar tidak ada ruang bagi hasil kejahatan untuk berlindung di balik struktur badan usaha," tegasnya.

Menurut Arsal, langkah tersebut merupakan implementasi konkret arahan Direktur Tipideksus agar penyidikan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan perlindungan korban.

"Kami memahami bahwa di balik angka kerugian lebih dari Rp1,5 triliun terdapat ribuan keluarga yang menaruh harapan pada proses hukum. Karena itu, setiap petunjuk jaksa kami tindak lanjuti secara sistematis, setiap aliran dana kami dalami, dan setiap aset yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini kami telusuri berdasarkan alat bukti. Prinsip kami jelas, penegakan hukum harus memberikan kepastian, menghadirkan keadilan, serta membuka peluang pemulihan hak korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ungkap Arsal.

Penelusuran Aset Tembus Rp1,5 Triliun

Dalam pengembangan penyidikan, Dittipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penelusuran dan penyitaan berbagai aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana NET89.

Aset tersebut meliputi vila dan hotel di Bali, ruko yang berkaitan dengan jaringan NET89 di Bandung, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, dan Batam, serta tanah dan bangunan di kawasan BSD, Tangerang.

Selain aset tidak bergerak, penyidik juga telah mengamankan uang tunai sekitar Rp51,6 miliar yang diserahkan kepada jaksa bersama 13 berkas perkara tersangka perorangan. Sementara itu, sekitar Rp6,2 miliar lainnya tercatat sebagai barang bukti dalam berkas perkara korporasi PT SMI.

Arsal mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran aset atau asset tracing yang dilakukan Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, nilai aset yang berhasil ditelusuri dan disita dalam perkara NET89 mencapai kurang lebih Rp1,5 triliun.

"Nilai tersebut merupakan hasil kerja penelusuran aset dalam beberapa tahapan. Hingga November 2022, nilai yang berhasil ditelusuri mencapai sekitar Rp715 miliar. Selanjutnya, pada periode 2023 hingga Oktober 2026, terdapat tambahan sekitar Rp800 miliar. Seluruhnya menjadi bagian dari upaya penyidik mengidentifikasi dan mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana NET89," papar Arsal.

Ia memastikan penelusuran tidak berhenti pada aset yang telah ditemukan. Koordinasi dengan Kejaksaan dan LPSK terus dilakukan agar proses pengelolaan barang bukti, penilaian kerugian, serta mekanisme pengembalian hak korban dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami tidak ingin penanganan perkara ini hanya menghasilkan putusan pidana tanpa memberikan perhatian terhadap kepentingan korban. Penelusuran aset akan terus dikembangkan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya harta kekayaan lain yang belum terungkap. Namun, seluruh proses pengamanan dan pemulihan aset harus tetap berlandaskan pembuktian serta mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya.

LPSK Verifikasi Restitusi 7.871 Korban

Besarnya nilai aset yang berhasil ditelusuri tersebut menjadi perhatian penting karena beririsan dengan hasil penghitungan restitusi para korban oleh LPSK.

Melalui surat tertanggal 21 September 2026 yang ditujukan kepada Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, LPSK menyampaikan bahwa proses verifikasi dan penghitungan restitusi terhadap para korban NET89 yang mengajukan permohonan melalui sejumlah paguyuban korban dan kantor hukum telah diselesaikan.

Hasilnya, nilai restitusi yang dinilai wajar bagi 7.871 korban mencapai Rp1.514.168.112.100. Laporan penilaian restitusi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada penyidik dan/atau penuntut umum untuk kepentingan proses hukum.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya dampak perkara NET89 terhadap masyarakat. Karena itu, penanganan tersangka korporasi dinilai memiliki posisi penting dalam rangkaian upaya mengungkap aliran dana, mengidentifikasi aset, dan memperjuangkan pemulihan kerugian korban.

Skema Ponzi Berkedok Robot Trading

Perjalanan pengungkapan perkara NET89 berlangsung melalui proses penyidikan yang panjang. Penanganan perkara kembali dikembangkan pada April 2024 dengan menggabungkan 15 laporan polisi yang berasal dari para korban di berbagai daerah.

Dari hasil penyidikan terungkap, PT SMI memasarkan investasi NET89 melalui aplikasi Smart Ecotrade dengan menawarkan iming-iming keuntungan sebesar 1 persen setiap hari.

Untuk menjadi member, calon investor diwajibkan membeli e-book dengan harga berkisar Rp1,5 juta hingga Rp750 juta. Selanjutnya, mereka diminta menyetorkan deposit minimal Rp7,5 juta melalui rekening exchanger maupun sub-exchanger yang ditunjuk perusahaan.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, dana para member tidak benar-benar diperdagangkan sebagaimana yang dijanjikan. Aliran uang justru diduga diputar antarrekening untuk membayarkan keuntungan kepada member lain menggunakan skema Ponzi. Sebagian dana lainnya dialihkan untuk pembelian aset pribadi para pengurus maupun aset perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatannya, PT SMI menggunakan izin penjualan langsung e-book sebagai bagian dari aktivitas usahanya.

Para terdakwa perorangan dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana perdagangan dengan sistem skema piramida dan tindak pidana pencucian uang. Adapun PT SMI kini menghadapi proses penyidikan sebagai tersangka korporasi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Arsal Sahban Ingatkan Masyarakat Waspadai Investasi Berkeuntungan Pasti

Di tengah penanganan perkara NET89, Arsal juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tetap dalam jumlah besar dan waktu singkat.

Menurutnya, perkembangan teknologi keuangan harus diimbangi dengan kecermatan masyarakat dalam memeriksa legalitas, mekanisme bisnis, serta kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.

"Investasi yang sehat harus memiliki dasar kegiatan usaha yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Janji keuntungan tetap setiap hari tanpa penjelasan rasional mengenai sumber pendapatannya merupakan indikator risiko yang patut diwaspadai. Masyarakat harus mengedepankan kehati-hatian, memeriksa legalitas penyelenggara melalui OJK, serta memahami secara utuh model bisnis sebelum menyerahkan dana," pesan Arsal.

Ia menegaskan, kasus NET89 harus menjadi pembelajaran bahwa literasi keuangan dan sikap kritis merupakan benteng awal untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam praktik investasi ilegal.

Kini, perhatian terhadap perkara NET89 tidak lagi hanya tertuju pada vonis para pelaku perorangan. Penyidikan korporasi PT SMI menjadi tahapan penting untuk mengurai pertanggungjawaban badan hukum dan menelusuri aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Bagi 7.871 korban, harapan terbesar bukan hanya melihat seluruh pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, melainkan juga memperoleh kembali hak ekonomi yang telah hilang. Di titik inilah profesionalisme penyidikan, ketegasan penegakan hukum, dan keberhasilan pemulihan aset akan menjadi ukuran penting hadirnya keadilan bagi masyarakat.

SUKOHARJO |masbhabinnews.com

Upaya mengungkap dan memulihkan aset yang berkaitan dengan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Bareskrim Polri menegaskan tidak akan menghentikan penelusuran, sekalipun aset diduga telah dialihkan, disamarkan, atau dicatatkan atas nama pihak lain.

Terbaru, Subdirektorat II/Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita 103 objek tanah dan bangunan di Perumahan D’Trosemi, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Total nilai aset tersebut diperkirakan mencapai Rp10,23 miliar.

Objek yang disita meliputi 86 bidang tanah kavling dengan luas keseluruhan 7.343 meter persegi serta 17 unit rumah yang berdiri di atas lahan seluas 1.200 meter persegi. Seluruh aset tersebut tercatat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Multiguna Cipta Mandiri (MCM), perusahaan milik Taufiq Aljufri, Direktur Utama PT DSI.

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 309/PenPid.B-SITA/2026/PN Skh tertanggal 13 Oktober 2026. Tindakan hukum tersebut merupakan bagian dari penyidikan klaster keempat yang secara khusus mengarah pada pertanggungjawaban PT DSI sebagai korporasi.

Terungkapnya aset di Sukoharjo merupakan hasil pengembangan penelusuran yang dilakukan Bareskrim Polri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data awal dari OJK ditindaklanjuti melalui verifikasi langsung kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan status dan keterkaitan kepemilikan aset.

Dalam pelaksanaannya, penyidik juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Surakarta serta jajaran BPN setempat guna memastikan seluruh proses penyitaan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., yang memimpin penanganan perkara PT DSI, menegaskan bahwa penyitaan di Sukoharjo merupakan bagian dari rangkaian panjang upaya penelusuran dan pengamanan aset. Menurutnya, penyidik akan terus bergerak menelusuri setiap jejak kepemilikan yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Arsal, yang dikenal sebagai mantan Komandan Tim Cobra saat menjabat Kapolres Lumajang, menyampaikan bahwa perintah pimpinan menjadi landasan bagi penyidik untuk bekerja secara konsisten dan menyeluruh dalam mengejar aset yang berkaitan dengan perkara PT DSI.

"Bapak Direktur Tipideksus, Kombes Pol Suhasto, S.I.K., telah memberikan arahan agar penelusuran aset dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh berhenti pada satu temuan. Kami berkomitmen menelusuri seluruh aset yang memiliki keterkaitan dengan PT DSI maupun pihak afiliasinya, tanpa dibatasi oleh lokasi, pola pengalihan, ataupun identitas pihak yang tercatat sebagai pemilik. Setiap indikasi akan kami dalami berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Tidak boleh ada celah bagi pihak mana pun untuk menyembunyikan hasil yang berkaitan dengan perkara ini," tegas Arsal.

Ia menekankan, penelusuran aset bukan hanya berorientasi pada pengungkapan keberadaan harta, melainkan juga bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan dan membuka peluang pemulihan kerugian para korban.

Arsal juga mengapresiasi dukungan OJK yang dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan data awal untuk mempercepat proses identifikasi aset.

"Kami mengapresiasi kerja sama OJK yang telah memberikan dukungan data dalam proses penelusuran ini. Setiap informasi kami verifikasi secara cermat melalui BPN untuk memastikan keabsahan dan keterkaitan aset dengan perkara yang sedang ditangani. Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar penelusuran tidak berhenti pada informasi awal, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi tindakan hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan akhirnya adalah mengamankan aset yang memiliki dasar hukum untuk kepentingan proses penegakan hukum dan pemulihan hak para korban," ungkapnya.

Perkembangan penelusuran juga mulai menjangkau sejumlah wilayah lain di kawasan Solo Raya. Tim penyidik Subdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP Agus Sobarnapraja, S.H., S.I.K., M.H., saat ini tengah mendalami sejumlah informasi mengenai aset yang berada di wilayah Surakarta melalui koordinasi dengan BPN setempat.

Arsal memastikan, pengembangan tersebut akan terus dilakukan berdasarkan hasil analisis dan informasi yang diperoleh penyidik.

"Penelusuran aset merupakan proses yang saling berkaitan. Satu temuan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap keberadaan aset lainnya. Setelah Sukoharjo, kami melakukan pendalaman di Surakarta dan wilayah lain yang memiliki indikasi keterkaitan. Prinsip kami adalah bekerja berdasarkan bukti, menelusuri setiap jejak kepemilikan, serta memastikan aset yang berkaitan dengan perkara ini dapat diamankan melalui prosedur hukum. Setiap aset yang berhasil ditemukan memiliki arti penting dalam memperjuangkan hak para korban," tutur Arsal.

Hingga saat ini, akumulasi nilai aset yang berhasil ditelusuri Bareskrim Polri dari seluruh klaster perkara PT DSI telah melampaui Rp500 miliar. Angka tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum sekaligus membuka peluang pemulihan sebagian kerugian yang dialami para pemberi dana atau lender.

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan penghitungan restitusi terhadap 5.102 korban PT DSI dengan nilai mencapai sekitar Rp1,07 triliun.

Dalam penanganannya, penyidik membagi perkara PT DSI ke dalam empat klaster untuk mengoptimalkan proses penyidikan dan penelusuran aset. Klaster pertama melibatkan tersangka Taufiq Aljufri, Mery Yuniarni, dan Arie Rizal Lesmana. Klaster kedua menjerat Atis Sutisna, sedangkan klaster ketiga melibatkan tersangka berinisial FH.

Berkas perkara ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 dan selanjutnya ditangani Kejaksaan Negeri Depok. Sementara itu, klaster keempat masih dalam tahap penyidikan dengan fokus pada pertanggungjawaban korporasi PT DSI.

Besarnya perkara ini tergambar dari hasil pemeriksaan OJK per September 2025. PT DSI diketahui telah menghimpun dana sekitar Rp11,49 triliun dari 23.266 lender sejak 2018. Dari jumlah tersebut, dana sekitar Rp2,47 triliun belum dikembalikan kepada para pemberi dana. Bahkan, sekitar Rp1,87 triliun di antaranya diduga dialirkan ke proyek fiktif.

Besaran dana yang belum dikembalikan tersebut menunjukkan kompleksitas perkara sekaligus besarnya tantangan dalam proses penelusuran dan pemulihan aset.

Bagi Bareskrim Polri, pengungkapan perkara PT DSI tidak berhenti pada penetapan tersangka maupun penyelesaian berkas perkara. Penelusuran aset menjadi bagian krusial untuk memastikan setiap harta yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana dapat diproses sesuai hukum dan diupayakan bagi pemulihan hak korban.

Dengan nilai kerugian yang besar dan ribuan korban yang menantikan kepastian, Bareskrim Polri kini terus memperluas jangkauan penyidikan. Pesan yang ingin ditegaskan jelas: setiap jejak aset akan ditelusuri, setiap indikasi akan didalami, dan setiap langkah hukum akan diarahkan pada satu tujuan, yakni menghadirkan kepastian hukum serta memperjuangkan hak para korban PT DSI.

|msb

BONDOWOSO|masbhabinnews.com

Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan, tetapi juga lewat langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja. Semangat tersebut ditunjukkan Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., saat mengunjungi langsung UMKM UD Mona Bordir di Kelurahan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung pukul 08.45 hingga 10.15 WIB itu merupakan bagian dari implementasi Program Quick Wins Kapolri melalui Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), sebuah upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperkuat peran pelaku usaha lokal dalam menciptakan lapangan kerja.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bondowoso didampingi Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H., para pejabat utama Polres Bondowoso, serta Kapolsek Curahdami AKP Muktamar, S.H. Kehadiran jajaran kepolisian di wilayah hukum Polsek Curahdami tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap perkembangan UMKM sekaligus upaya memahami secara langsung potensi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Tinjau Produksi dan Peluang Penyerapan Tenaga Kerja

Di UD Mona Bordir, Kapolres meninjau proses produksi bordir komputer dan konveksi, melihat aktivitas para pekerja, serta menggali informasi mengenai kapasitas usaha, kendala operasional, dan peluang pengembangan bisnis ke depan.

Usaha milik Hj. Maimunah, yang dikenal dengan nama Mona Bordir, tersebut telah menyerap 30 tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Capaian ini memperlihatkan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, kepolisian memiliki peran sosial yang lebih luas selain menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Polri juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk mendukung berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi.

“Melalui program POLIRAN, kami ingin mendorong tumbuhnya usaha masyarakat agar semakin berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketika kesempatan kerja terbuka, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya bersama membangun lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif,” ujar AKBP Aryo Dwi Wibowo.

Menurutnya, keberadaan UMKM perlu mendapat perhatian karena sektor ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat lokal. Karena itu, komunikasi dan sinergi antara kepolisian, pelaku usaha, serta unsur masyarakat menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.

Mona Bordir Apresiasi Kepedulian Polri

Pemilik UD Mona Bordir, Hj. Maimunah, menyambut positif kunjungan Kapolres Bondowoso beserta jajarannya. Ia menilai perhatian langsung dari kepolisian memberikan dorongan moral bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan, berinovasi, dan mengembangkan usaha.

“Saya merasa senang dan bangga karena Bapak Kapolres Bondowoso bersama jajaran berkenan datang langsung melihat usaha kami. Perhatian seperti ini sangat berarti bagi pelaku UMKM, karena kami merasa didukung dan diperhatikan. Kami mengapresiasi Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan usaha masyarakat dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Hj. Maimunah.

Ia berharap, kepedulian dan komunikasi yang terjalin melalui program POLIRAN dapat terus berlanjut sehingga UMKM semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi warga setempat.

Bagi pelaku usaha, perhatian semacam ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas produksi, memperkuat keberlangsungan bisnis, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Polsek Curahdami Siapkan Pendampingan Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut, Polsek Curahdami akan melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap perkembangan UD Mona Bordir serta mendorong perhatian serupa bagi pelaku UMKM lainnya di wilayah hukumnya. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan program sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui POLIRAN, Polres Bondowoso berupaya membangun pendekatan pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu jalan untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, dan menumbuhkan optimisme masyarakat.

Sebab, keamanan yang kokoh tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kesejahteraan, kesempatan, dan kepercayaan masyarakat. Ketika usaha lokal tumbuh dan lapangan kerja semakin terbuka, Polri turut mengambil bagian dalam membangun Bondowoso yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya saing.

msb

Menjaga kelestarian alam bukan hanya tentang merawat lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan bumi merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia. Semangat tersebut tercermin dalam Persembahyangan Purnama dan Doa Bersama Umat Hindu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dihadiri Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., di Pura Tri Mandala Giri, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 18.10 hingga 18.45 WIB tersebut digelar di Markas Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Selain menjadi momentum spiritual, kegiatan ini juga memperkuat komitmen lintas elemen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Kehadiran Kapolres Bondowoso mencerminkan komitmen Polri dalam merawat kerukunan antarumat beragama serta membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Turut hadir Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H., jajaran pejabat Polres Bondowoso, Kapolsek Curahdami AKP Muktamar, S.H., Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bondowoso Pinandhita I Wayan Sindia, S.H., serta sekitar 75 umat Hindu.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bondowoso menyampaikan apresiasi kepada pengurus Pura Tri Mandala Giri, tokoh agama Hindu, jajaran Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, serta seluruh umat Hindu yang telah menginisiasi doa bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran kolektif dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nilai spiritual yang diwujudkan melalui doa juga perlu diiringi dengan tindakan nyata dalam menjaga alam dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

“Doa bersama ini menjadi wujud kepedulian kita terhadap kelestarian alam dan keselamatan masyarakat. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri hingga pemerintah,” ujar AKBP Aryo Dwi Wibowo.

Ia menegaskan, Polres Bondowoso akan terus memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui silaturahmi dan kehadiran langsung di berbagai lingkungan, termasuk tempat ibadah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik, mempererat persaudaraan, serta menjaga suasana kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Bondowoso.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Apabila masyarakat menemukan potensi kebakaran, gangguan kamtibmas, atau tindak kriminalitas, segera laporkan melalui layanan Polri 110. Layanan ini beroperasi selama 24 jam, bebas pulsa, dan dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa biaya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran Kapolres dan jajaran menjadi bukti nyata perhatian Polri terhadap kehidupan umat beragama sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan.

“Atas nama umat Hindu dan seluruh warga yang hadir, kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada Bapak Kapolres beserta jajaran yang telah berkenan hadir. Kehadiran ini bukan hanya menunjukkan kedekatan, tetapi juga menjadi bukti perhatian dan kepedulian Polri terhadap umat beragama di Kabupaten Bondowoso,” ungkapnya.

Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat serta memohon perlindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar alam tetap terjaga dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua PHDI Kabupaten Bondowoso, Pinandhita I Wayan Sindia, S.H. Ia menyambut baik kehadiran Kapolres dan jajaran kepolisian yang dinilai mampu memperkuat kebersamaan serta menghadirkan rasa aman bagi umat beragama.

Di sisi lain, upaya pencegahan karhutla terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Polsek Curahdami menjalin sinergi dengan Koramil, Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, Perhutani, pemerintah daerah, serta tokoh agama untuk meningkatkan deteksi dini dan patroli di kawasan hutan yang rawan kebakaran.

Wilayah Desa Curahpoh dan sekitarnya menjadi salah satu perhatian dalam langkah antisipasi tersebut, mengingat pentingnya menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran yang berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Melalui perpaduan nilai spiritual, kepedulian lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor, Bondowoso terus membangun kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Semangat kebersamaan yang tumbuh dari tempat ibadah diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang harmonis, serta wilayah yang semakin tangguh menghadapi ancaman karhutla.

|msb

JAKARTA|masbhabinnews.com

 Harapan ribuan pemberi dana atau lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) untuk memperoleh kembali hak mereka kini bertumpu pada proses hukum yang terus berkembang. Bareskrim Polri menelusuri aset dengan nilai lebih dari Rp500 miliar dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana pada platform pendanaan tersebut, sebagai bagian dari upaya mengungkap aliran dana sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian para korban.

Langkah penelusuran aset atau asset tracing itu menjadi salah satu fokus utama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri dalam menangani perkara yang berdampak terhadap ribuan masyarakat. Di tengah besarnya nilai dana yang belum kembali, penegakan hukum diharapkan tidak hanya mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga menelusuri keberadaan aset yang berpotensi digunakan untuk memulihkan kerugian korban sesuai mekanisme hukum.

Perkembangan terbaru ditandai dengan dinyatakan lengkapnya berkas perkara tersangka berinisial FH oleh jaksa penuntut umum atau P21 pada 15 Oktober 2026. FH merupakan tersangka dalam klaster ketiga dari empat klaster penyidikan yang disusun untuk mengurai perkara PT DSI.

Penyidik membagi penanganan perkara ke dalam empat klaster. Klaster pertama menetapkan tiga tersangka, yakni TA selaku direktur utama, MY selaku pendiri, mantan direktur sekaligus pemegang saham, serta ARL selaku komisaris. Klaster kedua melibatkan satu tersangka, sedangkan klaster ketiga menjerat FH.

Berkas perkara dari ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Sementara itu, penyidikan klaster keempat masih berlangsung dengan menyasar PT DSI sebagai korporasi.

Penelusuran Aset Menjadi Fokus Pemulihan Kerugian

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa orientasi penanganan perkara PT DSI tidak semata mata terletak pada penetapan tersangka, tetapi juga pada upaya menelusuri aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

“Keberhasilan penanganan perkara PT DSI tidak kami ukur dari berapa banyak orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Ukuran yang sesungguhnya adalah sejauh mana hak para korban bisa dipulihkan. Karena itu, penyidikan kami jalankan beriringan dengan penelusuran aset, mengikuti ke mana pun uang para lender mengalir,” tegas Suhasto.

Ia menambahkan, penyidik juga menempuh langkah hukum terhadap korporasi guna memperluas pertanggungjawaban atas perkara tersebut.

“Korporasinya juga kami mintai pertanggungjawaban pidana. Pesannya jelas, siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan akan kami kejar sampai ke aliran uangnya,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengungkapan perkara keuangan membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari penelusuran dugaan tindak pidana, pemetaan aliran dana, hingga identifikasi aset yang berkaitan dengan perkara.

Aset yang Ditelusuri Melampaui Rp500 Miliar

Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., menjelaskan bahwa nilai aset yang ditelusuri perlu dipahami secara menyeluruh karena penyidikan dibagi ke dalam empat berkas perkara.

Menurut Arsal, setiap berkas memiliki aset sitaan yang berkaitan dengan penanganan perkara masing masing. Karena itu, angka yang terlihat dalam satu berkas tidak serta merta mencerminkan keseluruhan nilai aset yang telah ditelusuri penyidik.

“Perkara ini kami bagi ke dalam empat berkas, dan aset yang disita melekat pada masing masing berkas. Jadi kalau publik hanya melihat satu berkas, angkanya tidak akan menggambarkan keseluruhan. Secara total, tracing aset yang telah dilakukan Subdit Perbankan nilainya lebih dari Rp500 miliar, dan itu masih terus kami kembangkan,” ujar Arsal.

Dalam berkas perkara tersangka FH, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aset, meliputi 52 dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Bekasi.

Selain itu, terdapat delapan dokumen agunan aset yang berasal dari pengalihan piutang atau cessie sebuah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dengan lokasi aset yang disebut membentang dari Bekasi hingga Palembang. Penyidik juga menyita uang tunai hampir Rp5,4 miliar.

Penelusuran tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi aset yang relevan dengan perkara. Namun, proses pemulihan dana korban tetap harus mengikuti tahapan hukum dan mekanisme yang berlaku, sehingga nilai aset yang ditelusuri maupun disita tidak dapat langsung disamakan dengan dana yang sudah dipastikan akan dikembalikan kepada para lender.

Penanganan Korporasi Buka Ruang Penelusuran Lebih Luas

Arsal menjelaskan bahwa penyidikan terhadap PT DSI sebagai korporasi memiliki arti penting dalam memperluas penelusuran aset yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Dengan mengusut pertanggungjawaban pidana korporasi, penyidik dapat mendalami aset yang tercatat atas nama perusahaan, termasuk perusahaan yang diduga digunakan dalam rangkaian pengelolaan atau penampungan dana lender, sepanjang berkaitan dengan perkara dan memenuhi ketentuan hukum.

“Dengan menjerat PT DSI sebagai korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada individu. Aset yang tercatat atas nama perusahaan, termasuk perusahaan perusahaan yang dipakai untuk menampung dana lender, dapat ditelusuri untuk kepentingan pengembalian kerugian korban,” jelasnya.

Langkah tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara yang melibatkan transaksi keuangan berskala besar. Penelusuran tidak hanya diarahkan pada pihak perorangan, tetapi juga pada kemungkinan keterkaitan antara badan usaha, kepemilikan aset, dan aliran dana yang sedang diselidiki.

Meski demikian, keberadaan aset yang berhasil diidentifikasi belum otomatis menjamin seluruh kerugian korban dapat dipulihkan. Kepastian mengenai pengembalian dana bergantung pada hasil penyidikan, proses hukum, status aset, serta mekanisme penyelesaian yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.

Dana Rp2,47 Triliun Belum Kembali, Ribuan Lender Menanti Kepastian

Besarnya dampak perkara PT DSI tergambar dari data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025. Sejak 2018, platform tersebut tercatat menghimpun dana dari 23.266 lender dengan nilai akumulasi mencapai Rp11,49 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data per 22 September 2025, dana lebih dari Rp2,47 triliun milik 11.151 lender tercatat belum kembali.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga dialirkan ke proyek fiktif. Adapun dana yang disebut benar benar mengalir ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya persoalan yang harus diurai penyidik. Di balik nilai transaksi dan dokumen keuangan, terdapat ribuan lender yang menantikan kepastian hukum serta kejelasan mengenai peluang pemulihan dana mereka.

Dalam konteks ini, penelusuran aset menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan mendasar para korban: ke mana dana mengalir, aset apa yang dapat dikaitkan dengan perkara, dan bagaimana proses hukum dapat membuka jalan bagi pemulihan kerugian.

Bareskrim Ingatkan Korban Waspadai Penipuan Berkedok Pengembalian Dana

Di tengah keresahan para lender, Arsal mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan pengembalian dana secara cepat dengan meminta imbalan tertentu.

Ia meminta korban tetap tenang, menyimpan seluruh dokumen dan bukti penempatan dana, serta mengikuti perkembangan penanganan perkara melalui saluran resmi.

“Kami memahami keresahan para lender. Kami minta korban tetap tenang, menyimpan seluruh bukti penempatan dana, dan jangan percaya kepada pihak mana pun yang menjanjikan dana bisa cepat kembali dengan imbalan tertentu. Pengembalian aset hanya melalui mekanisme hukum,” pesan Arsal.

Imbauan tersebut penting untuk mencegah munculnya korban baru di tengah upaya masyarakat memperoleh kembali dana yang belum dikembalikan. Dokumen transaksi, bukti transfer, perjanjian pendanaan, serta komunikasi yang berkaitan dengan penempatan dana perlu disimpan dengan baik untuk mendukung kepentingan hukum para korban.

Masyarakat juga perlu berhati hati terhadap pihak yang mengatasnamakan aparat, kuasa hukum, atau lembaga tertentu untuk menawarkan jasa pemulihan dana tanpa dasar dan prosedur yang jelas.

Berawal dari Tujuh Laporan Polisi

Penanganan perkara PT DSI berawal dari tujuh laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sejak Oktober 2025.

Dalam proses hukum tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 299 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang.

Dengan tiga klaster perkara yang berkasnya telah dinyatakan lengkap dan penyidikan terhadap korporasi yang masih berjalan, pengusutan PT DSI memasuki tahap penting untuk mengungkap pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini bukan hanya terletak pada terbongkarnya dugaan penyimpangan atau diprosesnya para pihak yang bertanggung jawab, melainkan juga pada kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat. Bagi ribuan lender yang menanti, setiap aset yang berhasil ditelusuri menjadi bagian dari ikhtiar mencari kejelasan, meskipun pemulihan kerugian tetap harus melalui proses hukum yang berlaku.

|msb