Mas Bhabin

LEBANON |masbhbainnews.com

Di tengah kompleksitas misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap unsur sipil dan militer mampu bergerak dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi. Prinsip inilah yang diperkuat CIMIC XXXI P Kontingen Garuda UNIFIL 2026 melalui pelaksanaan Virtual CIMIC Induction Training (CIT) selama dua hari, Rabu hingga Kamis, 2 sampai 3 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Conference Room 2 (CR 2) UNIFIL Headquarters sebagai host venue tersebut diikuti oleh personel CIMIC XXXI P bersama perwakilan personel CIMIC INDOBATT.

Pelatihan juga melibatkan 54 personel CIMIC dari berbagai batalyon yang mengikuti kegiatan secara virtual. Peserta berasal dari unsur yang bertugas di Sector West, yakni ITALBATT, IRISHPOLBATT, ROKBATT, dan GHANBATT, serta Sector East yang meliputi SPANBATT, NEPBATT, dan INDBATT.

Sebagai unsur yang berada di bawah komando langsung UNIFIL Force Commander, CIMIC XXXI P memiliki mandat penting dalam membangun dan memperkuat koordinasi antara unsur militer dengan lingkungan sipil di wilayah operasi. Salah satu tanggung jawabnya adalah menyelenggarakan CIMIC Induction Training bagi aktor CIMIC yang baru menjalani rotasi penugasan di wilayah misi, baik di Sector West maupun Sector East.

Program tersebut dirancang untuk membekali personel dengan pemahaman fundamental mengenai Civil Military Cooperation (CIMIC), sekaligus memperkenalkan berbagai aspek yang berkaitan dengan karakteristik lingkungan operasi UNIFIL.

Pelatihan ini juga menjadi ruang untuk membangun pola koordinasi yang efektif dengan para aktor kemanusiaan yang beraktivitas di Lebanon Selatan. Pemahaman terhadap mekanisme kerja, prinsip kemanusiaan, karakter sosial, serta dinamika politik setempat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur.

Dansatgas CIMIC XXXI P, Letkol Inf Rachmatullah Suwara, S.IP., M.Tr.Mil., selaku ketua penyelenggara, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memberikan landasan awal bagi personel dalam menjalankan tugas kerja sama sipil militer di Area of Operations (AoR) UNIFIL.

Menurutnya, pemahaman yang seragam diperlukan agar setiap aktor CIMIC dapat menjalankan fungsi koordinasi secara efektif dan tetap berada dalam koridor tugas yang telah ditetapkan.

“Tujuan diselenggarakannya latihan ini agar para aktor CIMIC menyamakan persepsi dan menerapkan pendekatan yang seragam di area operasi guna menghindari tumpang tindih dalam operasional di lapangan,” ungkap Letkol Inf Rachmatullah Suwara.

Sejumlah materi strategis diberikan dalam pelatihan tersebut. Di antaranya mengenai UN CIMIC, Humanitarian Access Operations and Protection of Civilians, pemahaman kesadaran budaya terhadap lingkungan sosial dan sistem politik Lebanon, perspektif gender dalam operasi pemeliharaan perdamaian, hingga kerja sama CIMIC dengan Lebanese Armed Forces (LAF).

Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai penggunaan aplikasi Geographic Information System (GIS) dan VADB, serta pemahaman mengenai peran UNOCHA dan UNCMCoord dalam mendukung koordinasi kemanusiaan berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Materi tersebut memiliki relevansi langsung terhadap dinamika tugas di lapangan. Kemampuan memahami lingkungan, mengidentifikasi kebutuhan, membangun komunikasi lintas unsur, serta menghindari duplikasi kegiatan menjadi faktor penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif di wilayah misi.

Melalui forum ini, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpersonel diharapkan dapat memperkaya kapasitas aktor CIMIC sekaligus memperkuat konsistensi pelaksanaan tugas di berbagai sektor penugasan UNIFIL.

Letkol Inf Rachmatullah Suwara juga menyampaikan apresiasi kepada Chief J9 UNIFIL dan seluruh instruktur yang telah memberikan materi, termasuk seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan serta para peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik.

Pada akhirnya, keberhasilan misi perdamaian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan operasional, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan pemahaman terhadap lingkungan tempat tugas dilaksanakan. Dari ruang pelatihan virtual tersebut, CIMIC XXXI P UNIFIL kembali menegaskan bahwa membangun kesamaan persepsi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan kerja sama sipil militer yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan perdamaian di Lebanon Selatan.

|msb

JEMBER |masbhbainnews.com

Perjalanan panjang pembentukan karakter prajurit akhirnya mencapai satu titik penting. Sebanyak 368 Bintara Siswa Secaba Rindam V/Brawijaya resmi menuntaskan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI AD Gelombang III Tahun Anggaran 2026. Mereka kini memasuki babak baru sebagai prajurit yang dituntut mampu menerjemahkan ilmu, disiplin, serta nilai nilai keprajuritan ke dalam pengabdian nyata.

Upacara penutupan pendidikan berlangsung di Lapangan Hitam Secaba Rindam V/Brawijaya, Jember. Prosesi tersebut dipimpin langsung Komandan Rindam V/Brawijaya Brigjen TNI Mukhamad Albar, S.E., M.M., dan diikuti 368 Bintara Siswa yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan.

Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya fase pembentukan dasar sekaligus awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Status sebagai Bintara membawa konsekuensi profesional, karena setiap prajurit dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, keteguhan sikap, serta kesiapan menghadapi dinamika tugas di lapangan.

Dalam amanat Pangdam V/Brawijaya yang dibacakan Inspektur Upacara, disampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para mantan prajurit siswa atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan.

Pangdam menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lahir secara instan. Capaian itu merupakan buah dari proses panjang yang ditempa melalui kedisiplinan, ketahanan fisik, ketangguhan mental, serta kesungguhan dalam mengikuti seluruh tahapan pendidikan.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari kedisiplinan, ketahanan fisik serta ketangguhan mental yang kalian tunjukkan selama pendidikan,” demikian pesan Pangdam V/Brawijaya.

Para Bintara muda juga diingatkan bahwa berakhirnya pendidikan di Secaba bukan berarti berhentinya proses pembelajaran. Pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keprajuritan yang diperoleh selama menjalani pendidikan harus menjadi fondasi untuk menghadapi pendidikan lanjutan sesuai kecabangan masing masing.

Pangdam mendorong seluruh Bintara untuk terus meningkatkan motivasi belajar dan berlatih. Perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas tugas TNI menuntut setiap prajurit memiliki kemampuan adaptasi, profesionalitas, serta kemauan untuk terus mengembangkan kapasitas diri.

Selain kemampuan teknis dan fisik, aspek moral dan integritas menjadi bagian penting yang harus melekat dalam diri setiap Bintara. Dalam setiap pelaksanaan tugas, mereka diminta senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI.

Nilai nilai tersebut menjadi landasan moral dalam menjalankan amanah sebagai prajurit sekaligus pedoman untuk menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Pangdam V/Brawijaya juga menyampaikan penghargaan kepada Komandan Rindam V/Brawijaya beserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan atas dedikasi serta kerja keras dalam menyelenggarakan pendidikan.

Keberhasilan pendidikan pembentukan tersebut tidak terlepas dari konsistensi para pembina dalam memastikan seluruh proses berlangsung sesuai kurikulum dan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Dengan berakhirnya pendidikan ini, 368 Bintara muda membawa mandat baru untuk mengabdi di tengah dinamika tugas TNI AD. Mereka bukan hanya dituntut mampu menjalankan perintah, tetapi juga hadir sebagai sosok prajurit yang memiliki karakter, kompetensi, loyalitas, dan integritas.

Dari lapangan pendidikan menuju medan pengabdian, 368 Bintara muda itu kini membawa satu pesan penting: seragam adalah kehormatan, pangkat adalah tanggung jawab, dan pengabdian adalah jalan panjang yang harus dijalani dengan keteguhan hati.

|msb

SURABAYA |masbhbainnews.com 

Di tengah dinamika kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang terus menjadi perhatian publik, pernyataan mengenai kapasitas keilmuan seorang tokoh pesantren kembali memantik respons keras. Ketua Forum Komunitas dan Pemerhati Tambang (Forkompeta) Jawa Timur, Syaifudin, menilai tudingan Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur yang menyebut KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin tidak mampu mengaji kitab kuning merupakan tuduhan serius yang berpotensi merusak reputasi pribadi sekaligus marwah institusi pesantren.

Syaifudin menyampaikan sikap tersebut dalam keterangan pers di Surabaya, Rabu (2/9/2026). Ia meminta publik tidak mudah menerima tudingan yang menyangkut kompetensi keagamaan seseorang tanpa memastikan dasar fakta dan konteks yang memadai.

Menurut Syaifudin, Gus Kikin memiliki posisi penting dalam tradisi keilmuan pesantren. Selain dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Gus Kikin juga merupakan bagian dari keluarga besar Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.

Karena itu, menurut dia, pernyataan yang mempertanyakan kemampuan Gus Kikin dalam mengaji kitab kuning tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi sosial dan reputasional yang mungkin ditimbulkannya.

“Pernyataan Gus Lilur itu fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar. Gus Kikin ini cicit kandung Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari dan pengasuh utama Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Menuduh beliau tidak bisa ngaji sama saja dengan menyerang reputasi keilmuan yang melekat pada tradisi pesantren Tebuireng,” ujar Syaifudin.

Ia menilai kritik terhadap tokoh publik merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokratis. Namun, kritik menurutnya harus dibangun berdasarkan data, argumentasi, serta itikad untuk mencari kebenaran, bukan melalui tuduhan personal yang belum teruji.

Syaifudin juga mengingatkan bahwa tradisi intelektual pesantren memiliki mekanisme tersendiri dalam menyikapi sebuah persoalan, salah satunya melalui tabayun, yakni upaya memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

“Sejak kapan standar keilmuan seorang kiai diukur dari narasi di media sosial? Tradisi pesantren mengajarkan tabayun, bukan menyebarkan tuduhan yang tidak jelas sumber dan pembuktiannya,” tegasnya.

Fitnah dalam Perspektif Agama dan Hukum

Dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan dan nama baik seseorang merupakan bagian penting dari etika bermasyarakat. Al Quran mengingatkan umat agar melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum mengambil sikap atau menyebarkannya. Prinsip tersebut antara lain ditegaskan dalam QS Al Hujurat ayat 6, yang memerintahkan orang beriman untuk memeriksa kebenaran suatu berita ketika menerima informasi dari pihak yang perlu diverifikasi.

Islam juga melarang penyebaran tuduhan tanpa dasar. QS An Nur ayat 4 memberikan peringatan keras terhadap orang yang menuduhkan perbuatan tertentu kepada orang lain tanpa menghadirkan bukti yang dipersyaratkan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, persoalan pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang dapat memiliki konsekuensi hukum apabila unsur pidananya terpenuhi. Penilaiannya tidak cukup hanya berdasarkan adanya pernyataan yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, tetapi harus melihat substansi ucapan, konteks, cara penyampaian, unsur kesengajaan, objek yang dituju, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Karena itu, perbedaan pendapat sebaiknya ditempatkan dalam ruang kritik yang berbasis fakta. Tuduhan yang belum terbukti tidak semestinya diperlakukan sebagai kebenaran hanya karena telah beredar luas di ruang digital.

Dorong PBNU Fokus pada Kemandirian Ekonomi Umat

Di luar polemik tersebut, Syaifudin menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Gus Kikin di lingkungan PBNU. Ia berharap kepemimpinan tersebut dapat membawa NU memasuki fase penguatan kemandirian ekonomi umat.

Menurutnya, pengelolaan sektor ekonomi strategis membutuhkan kepemimpinan yang memiliki integritas, transparansi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

“Gus Kikin adalah sosok yang bersih, berwibawa dan memiliki integritas profesional. Saya meyakini tudingan tersebut tidak akan mengurangi rasa takzim warga NU kepada beliau. Justru masyarakat harus semakin dewasa dalam memilah informasi dan melihat siapa yang menyampaikan kritik berdasarkan kepentingan membangun,” katanya.

Syaifudin kemudian mengajak warga Nahdliyin, khususnya di Jawa Timur, untuk tidak mudah terseret arus informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta seluruh elemen NU menjaga persatuan dan memberikan ruang kepada kepemimpinan PBNU untuk menjalankan agenda organisasi.

“Jangan biarkan perbedaan pandangan berubah menjadi pertikaian yang merusak persaudaraan. NU memiliki tradisi keilmuan yang panjang dan kuat. Kritik harus dijawab dengan ilmu, tabayun dengan fakta, dan perbedaan dengan kedewasaan,” pungkasnya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, polemik ini kembali mengingatkan publik bahwa sebuah pernyataan bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan konsekuensi hukum. Ketika kehormatan seseorang dipertaruhkan, kebenaran semestinya ditempatkan lebih tinggi daripada kegaduhan.

|msb

BONDOWOSO |masbhbainnews.com

Dedikasi dalam menegakkan hukum tidak berhenti pada banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi tercermin dari ketelitian, kecepatan, integritas, serta keberpihakan terhadap mereka yang membutuhkan perlindungan. Prinsip itulah yang mendapat apresiasi dari Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M. dengan memberikan penghargaan kepada dua personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bondowoso.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Apel Fungsi yang digelar rutin setiap Rabu di halaman Mapolres Bondowoso. Dua personel yang menerima reward yakni Aiptu Dedi Purba Susanto, S.H., selaku Kanit PPA, dan Bripda Firmansyah Tri Nugroho, selaku Penyidik PPA.

Keduanya dinilai menunjukkan kinerja menonjol dalam penanganan perkara, khususnya kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Prestasi tersebut tercermin dari capaian penyelesaian perkara serta produktivitas input data yang menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas proses penyidikan di Unit PPA.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi terhadap personel yang mampu menerjemahkan tanggung jawab kepolisian ke dalam kinerja nyata.

“Reward ini merupakan bentuk penghargaan institusi kepada personel yang menunjukkan dedikasi, produktivitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Prestasi yang dicapai harus menjadi energi positif untuk membangun budaya kerja yang profesional, terukur, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik,” tegas AKBP Aryo.

Menurutnya, penanganan perkara perempuan dan anak memiliki karakteristik khusus karena berhadapan langsung dengan kelompok yang berada dalam posisi rentan. Karena itu, proses hukum tidak cukup hanya mengedepankan aspek prosedural, tetapi juga membutuhkan kecermatan, kecepatan, sensitivitas, dan empati.

“Dalam perkara yang menyangkut perempuan dan anak, setiap tindakan penyidik memiliki konsekuensi besar terhadap rasa aman dan masa depan korban. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan, penghormatan terhadap martabat korban, serta penanganan yang profesional. Polri harus mampu menghadirkan hukum yang tegas sekaligus humanis,” ujar Kapolres.

AKBP Aryo juga meminta seluruh personel menjadikan penghargaan tersebut sebagai pemacu untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pengabdian. Menurutnya, prestasi seorang anggota bukan hanya ukuran keberhasilan individu, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Saya berharap capaian ini tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi standar baru dalam bekerja. Jadikan integritas, ketelitian, kecepatan, dan empati sebagai fondasi dalam setiap penanganan perkara. Masyarakat membutuhkan polisi yang tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan,” imbuhnya.

Sementara itu, Aiptu Dedi Purba Susanto menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan pimpinan. Baginya, penghargaan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. Penanganan perkara perempuan dan anak membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan komitmen karena di balik setiap perkara terdapat korban yang membutuhkan kepastian serta perlindungan. Kami akan terus berupaya menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Unit PPA Satreskrim Polres Bondowoso memiliki posisi strategis dalam memastikan proses penegakan hukum terhadap perkara yang melibatkan perempuan dan anak berjalan secara profesional sekaligus memberikan perlindungan kepada korban.

Melalui Apel Fungsi yang digelar secara rutin, Kapolres Bondowoso tidak hanya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, tetapi juga membangun budaya organisasi yang memberikan ruang bagi personel berprestasi untuk mendapatkan apresiasi. Pola tersebut diharapkan mampu mendorong kompetisi positif, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat profesionalisme anggota.

Bagi Polres Bondowoso, penghargaan bukanlah garis akhir sebuah prestasi. Ia merupakan titik awal untuk menghadirkan kinerja yang lebih tinggi, pelayanan yang semakin humanis, dan penegakan hukum yang semakin dipercaya masyarakat. Di tengah tuntutan publik terhadap institusi kepolisian yang profesional dan berintegritas, dedikasi setiap personel menjadi bagian penting dalam membangun wajah Polri yang hadir dengan hukum, kepastian, dan kemanusiaan.

|msb

JEMBER |masbhabinnews.com

Budaya keselamatan berlalu lintas tidak selalu lahir dari ruang kelas atau kampanye di jalan raya. Di Perumahan Bumi Este Muktisari, Jember, kesadaran tersebut justru dibangun dari lingkungan tempat warga menjalani aktivitas sehari hari.

Kawasan ini berkembang menjadi Kampung Tertib Lalu Lintas yang menghadirkan konsep edukasi keselamatan berkendara secara nyata. Berbagai fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu pengatur lalu lintas, zebra cross hingga poster keselamatan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk membentuk kebiasaan berlalu lintas sejak dari lingkungan permukiman.

Konsep tersebut menjadikan Bumi Este Muktisari sebagai salah satu kawasan percontohan yang mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dengan kehidupan sosial masyarakat.

Di sejumlah pertigaan dan perempatan, warga menghadirkan replika lampu lalu lintas sebagai sarana edukasi. Jalan lingkungan juga ditata dengan pengecatan berwarna biru dan putih, sementara imbauan keselamatan dipasang di sekitar rumah warga agar pesan tertib berlalu lintas menjadi bagian dari kehidupan sehari hari.

Tidak berhenti pada aspek keselamatan berkendara, kawasan tersebut turut dilengkapi taman baca dan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan anak anak. Kehadiran fasilitas itu memperluas fungsi Kampung Tertib Lalu Lintas sebagai ruang edukasi masyarakat yang menyentuh berbagai kelompok usia.

Pelayanan publik juga dihadirkan di kawasan tersebut, mulai dari Samsat Keliling, layanan SIM hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Kolaborasi itu memperlihatkan bahwa kampung tertib lalu lintas dapat dikembangkan menjadi lingkungan yang tidak hanya mendidik masyarakat mengenai aturan jalan raya, tetapi juga mendekatkan pelayanan kepada warga.

Kampung Tertib Lalu Lintas Perumahan Bumi Este Muktisari merupakan hasil sinergi Satlantas Polres Jember bersama masyarakat dalam membangun kesadaran berlalu lintas dari lingkungan paling dekat dengan warga.

Upaya tersebut mendapat perhatian dari jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur. Kepala Unit Standar Pencegahan dan Penindakan Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Jatim, AKP Yulita Rakhmawati, S.H., M.H., bersama Kasat Lantas Polres Jember AKP Ade Andini, S.T.K., S.I.K., M.H., serta jajaran Dinas Perhubungan, Bina Marga dan Damkar, melakukan kunjungan ke kawasan tersebut pada Rabu siang, 2 September 2026.

Kehadiran Polisi Cilik, Duta Lalu Lintas dan antusiasme warga turut memberikan warna tersendiri dalam kegiatan tersebut. Suasana lingkungan permukiman berubah menjadi ruang edukasi yang memperlihatkan keterlibatan masyarakat dalam membangun budaya keselamatan.

AKP Yulita Rakhmawati menilai keberadaan Kampung Tertib Lalu Lintas memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami berharap konsep seperti ini dapat direplikasi di berbagai perumahan maupun desa. Ketika edukasi keselamatan dimulai dari lingkungan tempat masyarakat tinggal, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas akan tumbuh sebagai kebiasaan, bukan hanya karena adanya pengawasan. Pada akhirnya, kesadaran kolektif tersebut diharapkan mampu berkontribusi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas,” ujar AKP Yulita kepada awak media Masbhabinnews.

Menurutnya, keberhasilan membangun budaya tertib lalu lintas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pengawasan, sementara masyarakat menjadi aktor utama yang menerapkan nilai keselamatan tersebut dalam kehidupan sehari hari.

Senada dengan itu, Kasat Lantas Polres Jember AKP Ade Andini memberikan apresiasi terhadap inovasi masyarakat Bumi Este Muktisari.

“Yang kami lihat di sini sangat luar biasa. Kampung Tertib Lalu Lintas ini memiliki fasilitas edukasi yang cukup komprehensif, mulai dari rambu, marka, replika lampu lalu lintas, zebra cross, taman baca, perpustakaan hingga pos keamanan. Bahkan terdapat layanan Samsat dan SIM Keliling yang semakin memperkuat konsep kawasan ini,” ungkap AKP Ade Andini.

Ia menilai keterlibatan warga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan program. Menurutnya, Kampung Tertib Lalu Lintas akan memiliki dampak lebih besar apabila masyarakat tidak hanya menjadi penerima edukasi, tetapi turut menjadi penggerak keselamatan di lingkungannya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Perumahan Muktisari, Haji Basis Siswanto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim penilai Ditlantas Polda Jawa Timur bersama jajaran terkait.

“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan tim Ditlantas Polda Jatim beserta seluruh jajaran. Kehadiran mereka menjadi motivasi bagi warga untuk terus menjaga dan mengembangkan lingkungan ini. Kami tentu berharap Bumi Este Muktisari dapat meraih hasil terbaik dalam penilaian Kampung Tertib Lalu Lintas,” tuturnya.

Lebih dari sebuah kawasan dengan kelengkapan rambu dan marka, Bumi Este Muktisari menunjukkan bahwa keselamatan berlalu lintas dapat dibangun melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika warga, kepolisian dan pemerintah bergerak dalam satu visi, jalan raya bukan hanya menjadi ruang mobilitas, tetapi juga ruang pembentukan karakter disiplin.

Dari sebuah lingkungan permukiman, pesan keselamatan itu kini menemukan bentuknya: tertib berlalu lintas bukan hanya tentang mematuhi aturan, melainkan tentang membangun budaya saling menjaga keselamatan.

|msb