Mas Bhabin

 

SUKOHARJO |masbhabinnews.com

Upaya mengungkap dan memulihkan aset yang berkaitan dengan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Bareskrim Polri menegaskan tidak akan menghentikan penelusuran, sekalipun aset diduga telah dialihkan, disamarkan, atau dicatatkan atas nama pihak lain.

Terbaru, Subdirektorat II/Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita 103 objek tanah dan bangunan di Perumahan D’Trosemi, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Total nilai aset tersebut diperkirakan mencapai Rp10,23 miliar.

Objek yang disita meliputi 86 bidang tanah kavling dengan luas keseluruhan 7.343 meter persegi serta 17 unit rumah yang berdiri di atas lahan seluas 1.200 meter persegi. Seluruh aset tersebut tercatat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Multiguna Cipta Mandiri (MCM), perusahaan milik Taufiq Aljufri, Direktur Utama PT DSI.

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 309/PenPid.B-SITA/2026/PN Skh tertanggal 13 Oktober 2026. Tindakan hukum tersebut merupakan bagian dari penyidikan klaster keempat yang secara khusus mengarah pada pertanggungjawaban PT DSI sebagai korporasi.

Terungkapnya aset di Sukoharjo merupakan hasil pengembangan penelusuran yang dilakukan Bareskrim Polri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data awal dari OJK ditindaklanjuti melalui verifikasi langsung kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan status dan keterkaitan kepemilikan aset.

Dalam pelaksanaannya, penyidik juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Surakarta serta jajaran BPN setempat guna memastikan seluruh proses penyitaan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., yang memimpin penanganan perkara PT DSI, menegaskan bahwa penyitaan di Sukoharjo merupakan bagian dari rangkaian panjang upaya penelusuran dan pengamanan aset. Menurutnya, penyidik akan terus bergerak menelusuri setiap jejak kepemilikan yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Arsal, yang dikenal sebagai mantan Komandan Tim Cobra saat menjabat Kapolres Lumajang, menyampaikan bahwa perintah pimpinan menjadi landasan bagi penyidik untuk bekerja secara konsisten dan menyeluruh dalam mengejar aset yang berkaitan dengan perkara PT DSI.

"Bapak Direktur Tipideksus, Kombes Pol Suhasto, S.I.K., telah memberikan arahan agar penelusuran aset dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh berhenti pada satu temuan. Kami berkomitmen menelusuri seluruh aset yang memiliki keterkaitan dengan PT DSI maupun pihak afiliasinya, tanpa dibatasi oleh lokasi, pola pengalihan, ataupun identitas pihak yang tercatat sebagai pemilik. Setiap indikasi akan kami dalami berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Tidak boleh ada celah bagi pihak mana pun untuk menyembunyikan hasil yang berkaitan dengan perkara ini," tegas Arsal.

Ia menekankan, penelusuran aset bukan hanya berorientasi pada pengungkapan keberadaan harta, melainkan juga bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan dan membuka peluang pemulihan kerugian para korban.

Arsal juga mengapresiasi dukungan OJK yang dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan data awal untuk mempercepat proses identifikasi aset.

"Kami mengapresiasi kerja sama OJK yang telah memberikan dukungan data dalam proses penelusuran ini. Setiap informasi kami verifikasi secara cermat melalui BPN untuk memastikan keabsahan dan keterkaitan aset dengan perkara yang sedang ditangani. Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar penelusuran tidak berhenti pada informasi awal, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi tindakan hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan akhirnya adalah mengamankan aset yang memiliki dasar hukum untuk kepentingan proses penegakan hukum dan pemulihan hak para korban," ungkapnya.

Perkembangan penelusuran juga mulai menjangkau sejumlah wilayah lain di kawasan Solo Raya. Tim penyidik Subdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP Agus Sobarnapraja, S.H., S.I.K., M.H., saat ini tengah mendalami sejumlah informasi mengenai aset yang berada di wilayah Surakarta melalui koordinasi dengan BPN setempat.

Arsal memastikan, pengembangan tersebut akan terus dilakukan berdasarkan hasil analisis dan informasi yang diperoleh penyidik.

"Penelusuran aset merupakan proses yang saling berkaitan. Satu temuan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap keberadaan aset lainnya. Setelah Sukoharjo, kami melakukan pendalaman di Surakarta dan wilayah lain yang memiliki indikasi keterkaitan. Prinsip kami adalah bekerja berdasarkan bukti, menelusuri setiap jejak kepemilikan, serta memastikan aset yang berkaitan dengan perkara ini dapat diamankan melalui prosedur hukum. Setiap aset yang berhasil ditemukan memiliki arti penting dalam memperjuangkan hak para korban," tutur Arsal.

Hingga saat ini, akumulasi nilai aset yang berhasil ditelusuri Bareskrim Polri dari seluruh klaster perkara PT DSI telah melampaui Rp500 miliar. Angka tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum sekaligus membuka peluang pemulihan sebagian kerugian yang dialami para pemberi dana atau lender.

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan penghitungan restitusi terhadap 5.102 korban PT DSI dengan nilai mencapai sekitar Rp1,07 triliun.

Dalam penanganannya, penyidik membagi perkara PT DSI ke dalam empat klaster untuk mengoptimalkan proses penyidikan dan penelusuran aset. Klaster pertama melibatkan tersangka Taufiq Aljufri, Mery Yuniarni, dan Arie Rizal Lesmana. Klaster kedua menjerat Atis Sutisna, sedangkan klaster ketiga melibatkan tersangka berinisial FH.

Berkas perkara ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 dan selanjutnya ditangani Kejaksaan Negeri Depok. Sementara itu, klaster keempat masih dalam tahap penyidikan dengan fokus pada pertanggungjawaban korporasi PT DSI.

Besarnya perkara ini tergambar dari hasil pemeriksaan OJK per September 2025. PT DSI diketahui telah menghimpun dana sekitar Rp11,49 triliun dari 23.266 lender sejak 2018. Dari jumlah tersebut, dana sekitar Rp2,47 triliun belum dikembalikan kepada para pemberi dana. Bahkan, sekitar Rp1,87 triliun di antaranya diduga dialirkan ke proyek fiktif.

Besaran dana yang belum dikembalikan tersebut menunjukkan kompleksitas perkara sekaligus besarnya tantangan dalam proses penelusuran dan pemulihan aset.

Bagi Bareskrim Polri, pengungkapan perkara PT DSI tidak berhenti pada penetapan tersangka maupun penyelesaian berkas perkara. Penelusuran aset menjadi bagian krusial untuk memastikan setiap harta yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana dapat diproses sesuai hukum dan diupayakan bagi pemulihan hak korban.

Dengan nilai kerugian yang besar dan ribuan korban yang menantikan kepastian, Bareskrim Polri kini terus memperluas jangkauan penyidikan. Pesan yang ingin ditegaskan jelas: setiap jejak aset akan ditelusuri, setiap indikasi akan didalami, dan setiap langkah hukum akan diarahkan pada satu tujuan, yakni menghadirkan kepastian hukum serta memperjuangkan hak para korban PT DSI.

|msb

BONDOWOSO|masbhabinnews.com

Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan, tetapi juga lewat langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja. Semangat tersebut ditunjukkan Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., saat mengunjungi langsung UMKM UD Mona Bordir di Kelurahan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung pukul 08.45 hingga 10.15 WIB itu merupakan bagian dari implementasi Program Quick Wins Kapolri melalui Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), sebuah upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperkuat peran pelaku usaha lokal dalam menciptakan lapangan kerja.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bondowoso didampingi Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H., para pejabat utama Polres Bondowoso, serta Kapolsek Curahdami AKP Muktamar, S.H. Kehadiran jajaran kepolisian di wilayah hukum Polsek Curahdami tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap perkembangan UMKM sekaligus upaya memahami secara langsung potensi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Tinjau Produksi dan Peluang Penyerapan Tenaga Kerja

Di UD Mona Bordir, Kapolres meninjau proses produksi bordir komputer dan konveksi, melihat aktivitas para pekerja, serta menggali informasi mengenai kapasitas usaha, kendala operasional, dan peluang pengembangan bisnis ke depan.

Usaha milik Hj. Maimunah, yang dikenal dengan nama Mona Bordir, tersebut telah menyerap 30 tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Capaian ini memperlihatkan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, kepolisian memiliki peran sosial yang lebih luas selain menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Polri juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk mendukung berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi.

“Melalui program POLIRAN, kami ingin mendorong tumbuhnya usaha masyarakat agar semakin berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketika kesempatan kerja terbuka, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya bersama membangun lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif,” ujar AKBP Aryo Dwi Wibowo.

Menurutnya, keberadaan UMKM perlu mendapat perhatian karena sektor ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat lokal. Karena itu, komunikasi dan sinergi antara kepolisian, pelaku usaha, serta unsur masyarakat menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.

Mona Bordir Apresiasi Kepedulian Polri

Pemilik UD Mona Bordir, Hj. Maimunah, menyambut positif kunjungan Kapolres Bondowoso beserta jajarannya. Ia menilai perhatian langsung dari kepolisian memberikan dorongan moral bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan, berinovasi, dan mengembangkan usaha.

“Saya merasa senang dan bangga karena Bapak Kapolres Bondowoso bersama jajaran berkenan datang langsung melihat usaha kami. Perhatian seperti ini sangat berarti bagi pelaku UMKM, karena kami merasa didukung dan diperhatikan. Kami mengapresiasi Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan usaha masyarakat dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Hj. Maimunah.

Ia berharap, kepedulian dan komunikasi yang terjalin melalui program POLIRAN dapat terus berlanjut sehingga UMKM semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi warga setempat.

Bagi pelaku usaha, perhatian semacam ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas produksi, memperkuat keberlangsungan bisnis, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Polsek Curahdami Siapkan Pendampingan Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut, Polsek Curahdami akan melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap perkembangan UD Mona Bordir serta mendorong perhatian serupa bagi pelaku UMKM lainnya di wilayah hukumnya. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan program sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui POLIRAN, Polres Bondowoso berupaya membangun pendekatan pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu jalan untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, dan menumbuhkan optimisme masyarakat.

Sebab, keamanan yang kokoh tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kesejahteraan, kesempatan, dan kepercayaan masyarakat. Ketika usaha lokal tumbuh dan lapangan kerja semakin terbuka, Polri turut mengambil bagian dalam membangun Bondowoso yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya saing.

msb

BONDOWOSO |masbhabinnews.com

Menjaga kelestarian alam bukan hanya tentang merawat lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan bumi merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia. Semangat tersebut tercermin dalam Persembahyangan Purnama dan Doa Bersama Umat Hindu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dihadiri Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., di Pura Tri Mandala Giri, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 18.10 hingga 18.45 WIB tersebut digelar di Markas Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Selain menjadi momentum spiritual, kegiatan ini juga memperkuat komitmen lintas elemen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Kehadiran Kapolres Bondowoso mencerminkan komitmen Polri dalam merawat kerukunan antarumat beragama serta membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Turut hadir Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H., jajaran pejabat Polres Bondowoso, Kapolsek Curahdami AKP Muktamar, S.H., Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bondowoso Pinandhita I Wayan Sindia, S.H., serta sekitar 75 umat Hindu.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bondowoso menyampaikan apresiasi kepada pengurus Pura Tri Mandala Giri, tokoh agama Hindu, jajaran Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, serta seluruh umat Hindu yang telah menginisiasi doa bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran kolektif dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nilai spiritual yang diwujudkan melalui doa juga perlu diiringi dengan tindakan nyata dalam menjaga alam dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

“Doa bersama ini menjadi wujud kepedulian kita terhadap kelestarian alam dan keselamatan masyarakat. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri hingga pemerintah,” ujar AKBP Aryo Dwi Wibowo.

Ia menegaskan, Polres Bondowoso akan terus memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui silaturahmi dan kehadiran langsung di berbagai lingkungan, termasuk tempat ibadah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik, mempererat persaudaraan, serta menjaga suasana kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Bondowoso.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Apabila masyarakat menemukan potensi kebakaran, gangguan kamtibmas, atau tindak kriminalitas, segera laporkan melalui layanan Polri 110. Layanan ini beroperasi selama 24 jam, bebas pulsa, dan dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa biaya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran Kapolres dan jajaran menjadi bukti nyata perhatian Polri terhadap kehidupan umat beragama sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan.

“Atas nama umat Hindu dan seluruh warga yang hadir, kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada Bapak Kapolres beserta jajaran yang telah berkenan hadir. Kehadiran ini bukan hanya menunjukkan kedekatan, tetapi juga menjadi bukti perhatian dan kepedulian Polri terhadap umat beragama di Kabupaten Bondowoso,” ungkapnya.

Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat serta memohon perlindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar alam tetap terjaga dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua PHDI Kabupaten Bondowoso, Pinandhita I Wayan Sindia, S.H. Ia menyambut baik kehadiran Kapolres dan jajaran kepolisian yang dinilai mampu memperkuat kebersamaan serta menghadirkan rasa aman bagi umat beragama.

Di sisi lain, upaya pencegahan karhutla terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Polsek Curahdami menjalin sinergi dengan Koramil, Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, Perhutani, pemerintah daerah, serta tokoh agama untuk meningkatkan deteksi dini dan patroli di kawasan hutan yang rawan kebakaran.

Wilayah Desa Curahpoh dan sekitarnya menjadi salah satu perhatian dalam langkah antisipasi tersebut, mengingat pentingnya menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran yang berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Melalui perpaduan nilai spiritual, kepedulian lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor, Bondowoso terus membangun kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Semangat kebersamaan yang tumbuh dari tempat ibadah diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang harmonis, serta wilayah yang semakin tangguh menghadapi ancaman karhutla.

|msb

JAKARTA|masbhabinnews.com

 Harapan ribuan pemberi dana atau lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) untuk memperoleh kembali hak mereka kini bertumpu pada proses hukum yang terus berkembang. Bareskrim Polri menelusuri aset dengan nilai lebih dari Rp500 miliar dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana pada platform pendanaan tersebut, sebagai bagian dari upaya mengungkap aliran dana sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian para korban.

Langkah penelusuran aset atau asset tracing itu menjadi salah satu fokus utama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri dalam menangani perkara yang berdampak terhadap ribuan masyarakat. Di tengah besarnya nilai dana yang belum kembali, penegakan hukum diharapkan tidak hanya mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga menelusuri keberadaan aset yang berpotensi digunakan untuk memulihkan kerugian korban sesuai mekanisme hukum.

Perkembangan terbaru ditandai dengan dinyatakan lengkapnya berkas perkara tersangka berinisial FH oleh jaksa penuntut umum atau P21 pada 15 Oktober 2026. FH merupakan tersangka dalam klaster ketiga dari empat klaster penyidikan yang disusun untuk mengurai perkara PT DSI.

Penyidik membagi penanganan perkara ke dalam empat klaster. Klaster pertama menetapkan tiga tersangka, yakni TA selaku direktur utama, MY selaku pendiri, mantan direktur sekaligus pemegang saham, serta ARL selaku komisaris. Klaster kedua melibatkan satu tersangka, sedangkan klaster ketiga menjerat FH.

Berkas perkara dari ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Sementara itu, penyidikan klaster keempat masih berlangsung dengan menyasar PT DSI sebagai korporasi.

Penelusuran Aset Menjadi Fokus Pemulihan Kerugian

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa orientasi penanganan perkara PT DSI tidak semata mata terletak pada penetapan tersangka, tetapi juga pada upaya menelusuri aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

“Keberhasilan penanganan perkara PT DSI tidak kami ukur dari berapa banyak orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Ukuran yang sesungguhnya adalah sejauh mana hak para korban bisa dipulihkan. Karena itu, penyidikan kami jalankan beriringan dengan penelusuran aset, mengikuti ke mana pun uang para lender mengalir,” tegas Suhasto.

Ia menambahkan, penyidik juga menempuh langkah hukum terhadap korporasi guna memperluas pertanggungjawaban atas perkara tersebut.

“Korporasinya juga kami mintai pertanggungjawaban pidana. Pesannya jelas, siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan akan kami kejar sampai ke aliran uangnya,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengungkapan perkara keuangan membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari penelusuran dugaan tindak pidana, pemetaan aliran dana, hingga identifikasi aset yang berkaitan dengan perkara.

Aset yang Ditelusuri Melampaui Rp500 Miliar

Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., menjelaskan bahwa nilai aset yang ditelusuri perlu dipahami secara menyeluruh karena penyidikan dibagi ke dalam empat berkas perkara.

Menurut Arsal, setiap berkas memiliki aset sitaan yang berkaitan dengan penanganan perkara masing masing. Karena itu, angka yang terlihat dalam satu berkas tidak serta merta mencerminkan keseluruhan nilai aset yang telah ditelusuri penyidik.

“Perkara ini kami bagi ke dalam empat berkas, dan aset yang disita melekat pada masing masing berkas. Jadi kalau publik hanya melihat satu berkas, angkanya tidak akan menggambarkan keseluruhan. Secara total, tracing aset yang telah dilakukan Subdit Perbankan nilainya lebih dari Rp500 miliar, dan itu masih terus kami kembangkan,” ujar Arsal.

Dalam berkas perkara tersangka FH, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aset, meliputi 52 dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Bekasi.

Selain itu, terdapat delapan dokumen agunan aset yang berasal dari pengalihan piutang atau cessie sebuah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dengan lokasi aset yang disebut membentang dari Bekasi hingga Palembang. Penyidik juga menyita uang tunai hampir Rp5,4 miliar.

Penelusuran tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi aset yang relevan dengan perkara. Namun, proses pemulihan dana korban tetap harus mengikuti tahapan hukum dan mekanisme yang berlaku, sehingga nilai aset yang ditelusuri maupun disita tidak dapat langsung disamakan dengan dana yang sudah dipastikan akan dikembalikan kepada para lender.

Penanganan Korporasi Buka Ruang Penelusuran Lebih Luas

Arsal menjelaskan bahwa penyidikan terhadap PT DSI sebagai korporasi memiliki arti penting dalam memperluas penelusuran aset yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Dengan mengusut pertanggungjawaban pidana korporasi, penyidik dapat mendalami aset yang tercatat atas nama perusahaan, termasuk perusahaan yang diduga digunakan dalam rangkaian pengelolaan atau penampungan dana lender, sepanjang berkaitan dengan perkara dan memenuhi ketentuan hukum.

“Dengan menjerat PT DSI sebagai korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada individu. Aset yang tercatat atas nama perusahaan, termasuk perusahaan perusahaan yang dipakai untuk menampung dana lender, dapat ditelusuri untuk kepentingan pengembalian kerugian korban,” jelasnya.

Langkah tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara yang melibatkan transaksi keuangan berskala besar. Penelusuran tidak hanya diarahkan pada pihak perorangan, tetapi juga pada kemungkinan keterkaitan antara badan usaha, kepemilikan aset, dan aliran dana yang sedang diselidiki.

Meski demikian, keberadaan aset yang berhasil diidentifikasi belum otomatis menjamin seluruh kerugian korban dapat dipulihkan. Kepastian mengenai pengembalian dana bergantung pada hasil penyidikan, proses hukum, status aset, serta mekanisme penyelesaian yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.

Dana Rp2,47 Triliun Belum Kembali, Ribuan Lender Menanti Kepastian

Besarnya dampak perkara PT DSI tergambar dari data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025. Sejak 2018, platform tersebut tercatat menghimpun dana dari 23.266 lender dengan nilai akumulasi mencapai Rp11,49 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data per 22 September 2025, dana lebih dari Rp2,47 triliun milik 11.151 lender tercatat belum kembali.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga dialirkan ke proyek fiktif. Adapun dana yang disebut benar benar mengalir ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya persoalan yang harus diurai penyidik. Di balik nilai transaksi dan dokumen keuangan, terdapat ribuan lender yang menantikan kepastian hukum serta kejelasan mengenai peluang pemulihan dana mereka.

Dalam konteks ini, penelusuran aset menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan mendasar para korban: ke mana dana mengalir, aset apa yang dapat dikaitkan dengan perkara, dan bagaimana proses hukum dapat membuka jalan bagi pemulihan kerugian.

Bareskrim Ingatkan Korban Waspadai Penipuan Berkedok Pengembalian Dana

Di tengah keresahan para lender, Arsal mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan pengembalian dana secara cepat dengan meminta imbalan tertentu.

Ia meminta korban tetap tenang, menyimpan seluruh dokumen dan bukti penempatan dana, serta mengikuti perkembangan penanganan perkara melalui saluran resmi.

“Kami memahami keresahan para lender. Kami minta korban tetap tenang, menyimpan seluruh bukti penempatan dana, dan jangan percaya kepada pihak mana pun yang menjanjikan dana bisa cepat kembali dengan imbalan tertentu. Pengembalian aset hanya melalui mekanisme hukum,” pesan Arsal.

Imbauan tersebut penting untuk mencegah munculnya korban baru di tengah upaya masyarakat memperoleh kembali dana yang belum dikembalikan. Dokumen transaksi, bukti transfer, perjanjian pendanaan, serta komunikasi yang berkaitan dengan penempatan dana perlu disimpan dengan baik untuk mendukung kepentingan hukum para korban.

Masyarakat juga perlu berhati hati terhadap pihak yang mengatasnamakan aparat, kuasa hukum, atau lembaga tertentu untuk menawarkan jasa pemulihan dana tanpa dasar dan prosedur yang jelas.

Berawal dari Tujuh Laporan Polisi

Penanganan perkara PT DSI berawal dari tujuh laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sejak Oktober 2025.

Dalam proses hukum tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 299 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang.

Dengan tiga klaster perkara yang berkasnya telah dinyatakan lengkap dan penyidikan terhadap korporasi yang masih berjalan, pengusutan PT DSI memasuki tahap penting untuk mengungkap pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini bukan hanya terletak pada terbongkarnya dugaan penyimpangan atau diprosesnya para pihak yang bertanggung jawab, melainkan juga pada kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat. Bagi ribuan lender yang menanti, setiap aset yang berhasil ditelusuri menjadi bagian dari ikhtiar mencari kejelasan, meskipun pemulihan kerugian tetap harus melalui proses hukum yang berlaku.

|msb

Yayat Hidayat (Ketua Bidang Penjurian, bersama juri Pamnas PPBI Pamekasan) Foto.Dok.Abadi.Bonsai)

PAMEKASAN |masbhabinnews.com

Dari ketekunan merawat kehidupan, lahir karya seni yang menyatukan keindahan alam, ketajaman imajinasi, dan kematangan rasa. Semangat itulah yang mewarnai Pameran Bonsai Nasional (Pamnas) Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) 2026 di Kabupaten Pamekasan, yang menghadirkan momentum bersejarah melalui penyelenggaraan Kelas Bintang untuk pertama kalinya di Pulau Madura.

Mengusung tema “Madura Menantang Para Bintang”, ini menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pamekasan ke 496. Lebih dari sebuah kompetisi seni tanaman, kegiatan tersebut merepresentasikan perkembangan komunitas bonsai sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Ratusan pegiat, kolektor, dan pencinta bonsai dari berbagai daerah di Indonesia hadir untuk menampilkan karya terbaik mereka. Kehadiran peserta lintas wilayah itu mempertegas posisi Pamnas sebagai ruang apresiasi, pertukaran pengetahuan, serta penguatan jejaring antarpenggiat seni bonsai di tingkat nasional.

Hairul Rasyid: Pamnas Menjadi Ruang Pembuktian Kualitas dan Potensi Bonsai Jawa Timur

Sekretaris Wilayah PPBI Jawa Timur, Hairul Rasyid, menilai penyelenggaraan Pamnas 2026 di Pamekasan memiliki arti strategis bagi perkembangan bonsai di Jawa Timur.

Menurutnya, kehadiran kelas tertinggi dalam kompetisi bonsai nasional tersebut merupakan momentum penting untuk menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi, karakter, dan sumber daya yang mampu bersaing dalam peta perkembangan bonsai Indonesia.

“Pameran bonsai nasional ini bukan hanya tentang memperebutkan penghargaan, melainkan juga tentang membangun standar kualitas, memperluas wawasan, serta mempertemukan kreativitas para pegiat bonsai dari berbagai daerah. Penyelenggaraan Kelas Bintang untuk pertama kalinya di Madura menjadi tonggak penting yang patut dibanggakan sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas karya,” ujar Hairul Rasyid.

Ia menegaskan, kemajuan bonsai membutuhkan perpaduan antara ketekunan, pengetahuan teknis, kepekaan artistik, dan konsistensi dalam proses pembentukan. Bonsai tidak terbentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, ketelitian, serta kemampuan membaca karakter alami tanaman.

Hairul juga memandang Pamnas sebagai peluang untuk mempertemukan seni dengan aktivitas ekonomi produktif. Menurutnya, ekosistem bonsai memiliki keterkaitan dengan usaha pembibitan, penyediaan bahan tanaman, pot, media tanam, perlengkapan perawatan, hingga jasa pembentukan dan pemasaran karya.

“Ketika potensi lokal dikelola secara profesional dan dipertemukan dengan jaringan pasar yang lebih luas, bonsai dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang bernilai. Kami berharap momentum ini mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha, memperkuat regenerasi pegiat bonsai, serta membawa nama Jawa Timur semakin diperhitungkan di tingkat nasional,” tambahnya.

625 Peserta, Kelas Bintang Menjadi Daya Tarik Utama

Ketua panitia pelaksana Pamnas Bonsai 2026, Firdaus Andriansyah, sebelumnya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 625 peserta dari berbagai daerah, di antaranya Lamongan, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Bali, Jakarta, Tangerang, Semarang, hingga Jawa Barat.

Kompetisi menghadirkan sejumlah kelas, mulai dari Prospek atau Bahan, Pratama, Madya, Utama, hingga Kelas Bintang sebagai jenjang tertinggi dalam penyelenggaraan tersebut.

Kelas Bintang menjadi salah satu daya tarik utama karena untuk pertama kalinya digelar di Madura. Kehadirannya sekaligus memberikan ruang bagi kolektor dan pegiat bonsai untuk menguji kualitas karya berdasarkan standar penilaian yang lebih kompetitif.

Firdaus menjelaskan bahwa pemilihan tema “Madura Menantang Para Bintang” didasarkan pada meningkatnya ketertarikan masyarakat Pamekasan terhadap bonsai. Minat tersebut terlihat dari keterlibatan pehobi, kolektor, serta kalangan pengusaha yang mulai menjadikan bonsai sebagai bagian dari aktivitas seni dan investasi koleksi.

Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, terutama melalui pertumbuhan UMKM dan pengembangan industri kreatif yang berhubungan dengan bonsai.

Yayat Hidayat, Ketua Bidang Penjurian PPBI Pusat, Tekankan Profesionalisme Penilaian Bonsai

Yayat Hidayat, yang akrab disapa Ujang, selaku Ketua Bidang Penjurian PPBI Pusat, turut melaksanakan tugas penjurian dalam Pameran Bonsai Nasional (Pamnas) PPBI 2026 di Pamekasan. Perannya menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas, objektivitas, dan kredibilitas kompetisi bonsai tingkat nasional.

Menurutnya, penjurian bonsai membutuhkan ketelitian, pengalaman, serta pemahaman mendalam terhadap karakter dan nilai artistik setiap karya, dengan mempertimbangkan gerak dasar pohon, keseimbangan, proporsi, keselarasan, serta kematangan pembentukan.

“Penjurian bonsai bukan hanya tentang menentukan peringkat atau mencari pemenang, tetapi juga menjaga objektivitas, menghargai proses kreatif, dan mendorong peningkatan kualitas karya. Melalui standar penilaian yang profesional, kita berharap seni bonsai Indonesia semakin berkembang dan mampu menunjukkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional,” ungkap Yayat Hidayat.

Wakil Ketua Umum PPBI Pusat: Bonsai Menghubungkan Seni dan Ekonomi Kreatif

Wakil Ketua Umum PPBI Pusat, Nana Suryana, menyampaikan bahwa PPBI telah berkembang dan hadir di 262 kabupaten dan kota di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan besarnya ruang pertumbuhan komunitas bonsai sebagai wadah berkesenian, membangun persaudaraan, dan memperluas kolaborasi lintas daerah.

Dalam penyelenggaraan Pamnas di Pamekasan, Nana menyebut peserta datang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan nilai tambah bagi kegiatan pameran, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.

Menurutnya, kegiatan berskala nasional dapat memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan bahan bonsai, kuliner, transportasi, hingga penginapan. Aktivitas transaksi antarpenggiat juga membuka peluang pemasaran produk lokal kepada kolektor dari luar daerah.

“Peserta dari luar daerah tentu membutuhkan tempat makan, penginapan, dan berbagai kebutuhan selama mengikuti kegiatan. Selain itu, banyak pegiat bonsai yang mencari serta membeli bahan bonsai langsung dari Pamekasan. Ini memperlihatkan bahwa kegiatan bonsai memiliki hubungan nyata dengan perputaran ekonomi masyarakat,” ungkap Nana.

Ia menegaskan, bonsai merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang bertumpu pada kemampuan manusia mengolah potensi alam menjadi karya bernilai tinggi. Tanaman yang pada awalnya terlihat biasa dapat berkembang menjadi karya seni istimewa melalui keterampilan, pengalaman, dan imajinasi seorang pembentuk bonsai.

“Bonsai adalah ekonomi kreatif. Sesuatu yang terlihat biasa dapat memiliki nilai tinggi ketika dikelola dengan tangan terampil dan imajinasi yang kuat. Karena itu, pengembangan bonsai perlu didukung oleh peningkatan kualitas, pertukaran pengetahuan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak,” tegasnya.

Penilaian Bonsai Mengutamakan Karakter, Keseimbangan, dan Keselarasan

Nana menjelaskan bahwa penilaian bonsai dilakukan berdasarkan sejumlah aspek mendasar yang berkaitan dengan karakter alami tanaman dan kualitas pembentukannya.

Aspek tersebut meliputi gerak dasar pohon, keseimbangan, keserasian, penampilan keseluruhan, serta kualitas struktur batang, dahan, cabang, ranting, hingga percabangan halus atau cucu ranting.

Setiap unsur harus membentuk kesatuan visual yang harmonis. Kualitas bonsai tidak hanya ditentukan oleh ukuran atau usia tanaman, tetapi juga oleh karakter, proporsi, kematangan struktur, dan kemampuan menghadirkan nilai artistik tanpa menghilangkan kesan alami.

Menurut Nana, perkembangan bonsai di Madura menunjukkan tren yang menggembirakan. Keempat kabupaten di Pulau Madura memiliki potensi melahirkan karya berkarakter yang mampu bersaing dalam kompetisi tingkat nasional.

Antusiasme pegiat dan kolektor di Pamekasan juga menjadi modal penting untuk memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan komunitas bonsai di kawasan timur Jawa.

Bupati Hadir, Pamnas Warnai Hari Jadi Pamekasan ke 496

Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, turut hadir dalam penyelenggaraan Pamnas Bonsai 2026 yang menjadi bagian pembuka rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pamekasan ke 496.

Kehadiran kepala daerah tersebut menjadi bagian dari momentum kebersamaan antara komunitas bonsai dan masyarakat dalam menyemarakkan agenda daerah yang mempertemukan seni, budaya, kreativitas, dan potensi ekonomi lokal.

Penyelenggaraan pameran nasional ini sekaligus memperlihatkan bahwa kegiatan komunitas dapat berkembang menjadi ruang promosi daerah apabila dikelola secara konsisten, profesional, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Bagi Pamekasan, kehadiran ratusan pegiat bonsai dari berbagai wilayah membuka kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pengunjung, memperluas jaringan usaha, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung.

Dari Keindahan Tanaman Menuju Masa Depan Ekonomi Kreatif

Pamnas Bonsai 2026 memperlihatkan bahwa seni bonsai memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada kompetisi dan penghargaan. Di dalamnya terdapat proses pembelajaran, pelestarian pengetahuan, penguatan persaudaraan, pengembangan keterampilan, serta peluang ekonomi yang dapat tumbuh melalui kreativitas masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan agenda bonsai berskala nasional secara berkelanjutan di Madura. Dukungan komunitas, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan perkembangan tersebut.

Bagi Hairul Rasyid, momentum Pamnas di Pamekasan harus dimaknai sebagai awal dari langkah yang lebih besar: membangun ekosistem bonsai yang berkualitas, produktif, dan memiliki daya saing.

Sebab, di balik setiap bonsai yang memikat, terdapat waktu yang panjang, kesabaran yang teruji, dan imajinasi yang terus bertumbuh. Dari tangan para perawatnya, tanaman tidak hanya menemukan bentuk terbaiknya, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi, mempererat persaudaraan, serta mengangkat potensi daerah ke panggung nasional.

|Abadi Bonsai